SELAMAT DATANG DI WEB BLOG PKPRI BOJONEGORO JAWA TIMUR INDONESIA

Jumat, 02 Januari 2015

TUTUP BUKU PER 31 DESEMBER 2014

Pada hari Rabu 31 Desember 2014, PKP-RI "KOPEN" Kabupaten Bojonegoro, melakukan proses Tutup Buku atau Menutup aktifitas Pembukuan Keuangan  Per 31 Desember Tahun 2014. Berikut tampak aktivitas Karyawan karyawati dalam menyelesaikan pencatatan dan transaksi keuangan sebagaimana pada rekaman video ini :
video
Demikian sibuknya hingga sampai siang hari lupa makan. Maka kemudian aktivitas dihentikan unuk bersama sama makan siang. Dalam aktivitas tersebut, menyertai dalam pekerjaan tutup buku yaitu unsur Pengawas sebagai auditor untuk melaksanakan Kas Opname dengan didampingi unsur Pengurus yaitu Bendahara I dan kebetulan juga ikut mendampingi yaitu Sekreteris I.
Berikut rekaman untuk sementara ISTIRAHAT dan makan siang bersama.
video


Rabu, 28 Mei 2014

UU NO. 17 TH.2012 tentang Perkoperasian, diputus MK tidak berlaku



Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva memimpin majelis hakim yang menangani permohonan pengujian Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan memutuskan undang-undang itu tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. (ANTARA FOTO/Fanny Octavianus)
Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuk undang-undang yang baru

Jakarta (ANTARA News) - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

"Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuk undang-undang yang baru," kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva saat membacakan amar putusan di Jakarta, Rabu.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa filosofi dalam Undang-Undang Perkoperasian ternyata tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

"Pengertian koperasi ternyata telah dielaborasi dalam pasal-pasal lain di dalam Undang-Undang No. 17/2012, sehingga di suatu sisi mereduksi atau bahkan menegasikan hak dan kewajiban anggota dengan menjadikan kewenangan pengawas terlalu luas," kata anggota Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati.

Ia juga mengatakan bahwa undang-undang itu mengutamakan skema permodalan materiil dan finansial serta mengesampingkan modal sosial yang menjadi ciri fundamental koperasi sebagai suatu entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan UUD 1945.

Pada sisi lain, lanjutnya, koperasi menjadi sama dan tidak berbeda dengan perseroan terbatas dan kehilangan roh konstitusionalnya sebagai entitas pelaku ekonomi khas bagi bangsa yang berfilosofi gotong royong.

"Menurut mahkamah, permohonan pemohon hanya mengenai pasal tertentu, namun oleh karena pasal tersebut mengandung materi muatan norma subtansial yang menjadi jantung UU No. 17/2012 sehingga jika hanya pasal-pasal tersebut yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat maka akan menjadikan pasal-pasal lain tidak dapat berfungsi lagi," jelas dia.

Permohonan pengujian terhadap UU No. 17/2012 diajukan oleh Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur; Pusat Koperasi Unit Desa Jawa Timur; Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur; Pusat Koperasi An-nisa Jawa Timur; Pusat Koperasi BUEKA Assakinah Jawa Timur; Gabungan Koperasi Susu Indonesia; Agung Haryono; dan Mulyono.

Mereka meminta mahkamah menguji Pasal 1 angka 1, Pasal 50 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 80, Pasal 82, dan Pasal 83 dalam undang-undang tersebut.

Koalisi LSM untuk Demokratisasi Ekonomi dan perorangan juga mengajukan permohonan pengujian undang-undang tentang koperasi.

Mereka meminta mahkamah menguji Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 11, Pasal 1 angka 18, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat (2) huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 63, Pasal 65, Pasal 66 ayat (2) huruf b, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118 dan Pasal 119.

Para pemohon menilai sejumlah pasal yang mengatur norma badan hukum koperasi, modal penyertaan dari luar anggota, kewenangan pengawas dan dewan koperasi dalam undang-undang tersebut telah mencabut roh kedaulatan rakyat, demokrasi ekonomi, serta asas kekeluargaan dan kebersamaan yang dijamin konstitusi.
Editor: Maryati
                              ketua pkpri Bojonegoro Kadar mejeng dengan ludfi di depan MK
                                                     pada saat hadir di persidangan MK
                                   dalam rangka acara sidang gugatan Y.R. uu no.17 th 2012

Selasa, 11 Februari 2014

Menangkap Peluang BisniS



Menangkap Peluang BisniS

Dalam mengembangkan suatu usaha atau mau memulai suatu usaha bisnis, ada dasar pemikiran yang perlu dilakukan. Dasar pemikiran tersebut, sudah menjadi pola pemikiran banyak pelaku bisnis yaitu yang kita kenal dengan analisis SWOT.


Analisis SWOT itu gampangnya adalah dengan melakukan pengkajian yang menyangkut hal -hal yaitu:

- Kekuatan (STRENGTHS)
- Kelemahan (WEAKNESSES)
- Peluang (OPPORTUNITIES) dan
- Tantangan (THREATS)

Jadi jika akan memulai atau mau mengembangkan pola bisnis, perlu melakukan analisis atau mengenali tentang :
1. Kekuatan yang ada pada dirinya atau lembaganya . Hal ini menyangkut kekuatan permodalan, sdm, perangkat usaha dan semacamnya. Jadi hal ini menyangkut faktor internal.
2. Kelemahan yang ada pada dirinya atau lembaganya. Dalam hal ini mengenali tentang kelemahan atau kekurangan yang ada di intern, semisal bagaimana tentang kemampuannya, tentang aksesnya, tentang sumber permodalannya, dan lain-lain.
Nah itu tentang kekuatan dan kelemahan adalah terkait dengan kondisi internal.

 Lalu berikutnya yaitu:
3. Peluang; disini terkait dengan faktor atau kondisi external. Semisal perlu dikenali bagaimana adanya peluang akan pasar, konsumen, market. Adanya peluang sumber daya untuk menyikapi kelemahan; adanya peluang pengembangan kedepan .
4. Tantangan; hal ini juga perlu dikenali bagaimana dengan kemungkinannya adanya kompetitor, pesaing, adanya kondisi iklim bisnis , tentang kondisi sumber daya , baik SDM  maupun SDA, dsb.
Faktor tersebut atau unsur-unsur tersebut perlu diinventarisir bisa dalam pemikiran maupun dalam bentuk tabulasi data. lalu dianalisis kemungkinan-kemungkinannya . Banyak mana akan adanya kemampuan dan peluang, dibanding dengan adanya kelemahan dan tantangan yang ada atau yang diestimasikan.

Demikian sedikit sharing ulasan pemikiran.

Jadi dengan analisis SWOT akan mampu mengarahkan kemampuan dan pilihan serta optimisme dalam memulai atau dalam mau mengembangkan usahanya. lalu setelah menentukan pilihan atau decetion making, lakukanlah action/aktivitas dengan mengetrapkan management sesuai fungsi management yang meliputi Planning, Organizing, Actuating dan Controling disingkat POAC.
Salam writer

BERBAGI INFORMASI BLOG SOSBUD EKONOMI POLITIK SASTRA AGAMA, BISA DI KLIK

BERBAGI INFORMASI BLOG SOSBUD EKONOMI POLITIK  SASTRA AGAMA, BISA DI KLIK
menerima sharing tulisan apapun

Pengikut

LIVE TRAFFIC

Ada kesalahan di dalam gadget ini